Platform transportasi daring berskala global, inDrive, secara resmi memberlakukan potongan komisi tetap sebesar 8% bagi para mitra pengemudi kendaraan roda dua di Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk kepatuhan langsung terhadap aturan terbaru yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 532 Tahun 2026.
Kebijakan penyesuaian komisi dari perusahaan yang sudah hadir di tanah air sejak 2019 ini mengusung misi ganda. Selain untuk menyelaraskan operasional bisnis dengan regulasi hukum yang berlaku, keputusan ini juga difokuskan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan pendapatan para pengemudi ojek daring.
Demi mewujudkan iklim industri yang sehat dan berkesinambungan, perusahaan memandang perlunya penerapan sistem tarif yang adil bagi semua pihak. Keberlanjutan ekosistem digital ini juga diharapkan mendapat sokongan dari pemerintah, misalnya melalui pemberian insentif khusus atau subsidi bahan bakar bagi para pekerja transportasi.
Manajemen inDrive Indonesia menekankan bahwa penentuan biaya layanan pada aplikasi digital idealnya mengedepankan asas keseimbangan. Struktur tarif yang ideal harus mampu mengakomodasi kebutuhan konsumen, kesejahteraan pengemudi, sekaligus menjaga kemampuan finansial penyedia aplikasi agar terus berkembang.
Oleh karena itu, setiap pembatasan atau regulasi tarif yang diimplementasikan perlu dikaji secara mendalam dampaknya terhadap pasar. Pertimbangan matang sangat dibutuhkan agar perusahaan teknologi tetap memiliki ruang untuk melakukan inovasi tanpa mengorbankan stabilitas operasional harian mereka.
Pihak perusahaan menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung tata kelola industri transportasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kesiapan penuh untuk menaati dan mengawal berjalannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 secara adil dan merata.
Manajemen juga percaya bahwa upaya melindungi hak-hak pengemudi tidak boleh mematikan kelangsungan bisnis digital itu sendiri. Ruang diskusi dan komunikasi yang transparan bersama pihak regulator sangat dinantikan guna merumuskan formula kebijakan yang membawa dampak positif jangka panjang bagi semua elemen.
Menyikapi berlakunya Peraturan Presiden yang baru tersebut, perusahaan berharap masa transisi pembatasan komisi ini berjalan secara bertahap dan terbuka. Sinergi yang kuat antara jajaran pemerintah, operator aplikasi, pengemudi, dan masyarakat menjadi faktor krusial dalam menciptakan ekosistem transportasi yang inklusif.
