Gelombang simpati dan dorongan politik agar Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., bersanding dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kian bergulir deras. Salah satu dukungan terbuka disuarakan oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia – Ojol Bersatu Tak Bisa Dikalahkan. Kelompok ini memandang Politisi Senior Partai Gerindra tersebut memiliki kecakapan kepemimpinan, kepiawaian berpolitik, serta keluwesan berkomunikasi yang sangat mumpuni.
Raden Igun Wicaksono selaku Ketua Umum Garda Indonesia menegaskan bahwa Dasco terbukti mampu merangkul dan menjembatani beragam aspirasi dari berbagai lini, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga masyarakat biasa. Keahlian menjalin sinergi antarelemen ini dinilai sebagai fondasi mendasar yang harus dimiliki seorang figur calon wakil kepala negara demi menjamin setiap suara rakyat dapat terakomodasi dengan baik oleh pemerintah pusat.
Di samping itu, komunitas pengemudi moda transportasi berbasis aplikasi ini sangat mengharapkan kehadiran sosok kepemimpinan yang sanggup mengawal kestabilan iklim politik nasional sekaligus memprioritaskan nasib para pekerja informal. Kesejahteraan serta jaminan hukum bagi para pengemudi daring menjadi salah satu poin krusial yang mereka titipkan kepada pemangku kebijakan mendatang.
Igun menyatakan secara langsung di Jakarta bahwa bangsa ini memerlukan sosok pendamping presiden yang peka terhadap problematika rakyat bawah dan mahir membangun jembatan dialog. Berdasarkan rekam jejaknya, Sufmi Dasco dinilai memenuhi seluruh kriteria ideal tersebut untuk mengemban amanah sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Tidak hanya dari kalangan pengemudi transportasi daring, nama Sufmi Dasco juga makin melambung berkat sokongan dari bermacam entitas politik serta organisasi kemasyarakatan. Pengalamannya bertahun-tahun mendampingi Prabowo Subianto di kepengurusan Gerindra maupun perannya dalam memimpin parlemen menjadi bukti konkrit atas integritas serta kecakapannya dalam mengurai berbagai ketegangan kepentingan.
Peta politik ini mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden secara sukarela demi menjaga kestabilan pemerintahan nasional. Berkas pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan MPR RI dan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa langkah mundur ini berlaku sepihak sehingga mekanisme pelengseran tidak membutuhkan persetujuan MPR, melainkan hanya melegitimasi terjadinya kekosongan kursi Wapres.
Kondisi tersebut memicu bergulirnya mekanisme hukum ketatanegaraan untuk mengisi kepemimpinan nasional yang luput. Merujuk pada aturan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki wewenang untuk menyodorkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR guna dipilih. Dalam lanskap politik yang dinamis ini, elektabilitas Dasco kian menguat berkat konsolidasi dukungan dari jajaran internal Gerindra, representasi DPD, hingga barisan relawan masyarakat.
Bagi Garda Indonesia, proses transisi kepemimpinan ini menjadi momentum penting untuk menghadirkan figur pemerintah yang lebih adaptif dan peduli pada realitas sosial. Besar harapan mereka agar sosok yang mengemban amanah nantinya mampu menyusun kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan pekerja sektor informal di seluruh tanah air.
